Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi hari ini menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan transfer transfer ke daerah tersebut (Tkd) dan dana berbagi laba (DBH) pada tahun 2026. Mereka berharap bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan solusi setelah dana TKD akan dikurangkan, sehingga pengembangan infrastruktur Area tersebut pada akhirnya dapat terus berjalan secara optimal.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos adalah salah satu kepala regional yang ada. Dia mengatakan bahwa setiap gubernur telah menyuarakan pendapat kepada Menteri Purbaya. Mereka berharap bahwa kebijakan pemerintah pusat dapat dipertimbangkan kembali untuk mempertahankan kesinambungan program pembangunan regional.
“Karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada, itu hanya cukup untuk pengeluaran rutin,” kata Sherly ketika bertemu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025, seperti dikutip oleh Di antara.
Dia menjelaskan bahwa total dana transfer pusat ke provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 adalah sekitar Rp 10 triliun, tetapi tahun berikutnya menurun menjadi Rp 6,7 triliun atau dikurangi sekitar Rp 3,5 triliun. Dari angka itu, pemotongan terbesar terjadi di pos DBH yang mencapai 60 persen, sehingga memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan wilayah untuk membiayai pengembangan prioritas.
Menurut Sherly, transfer dana transfer membuat ruang fiskal regional lebih terbatas karena sebagian besar anggaran sekarang hanya cukup untuk menutupi pengeluaran rutin dan kebutuhan operasional pemerintah. Akibatnya, pengeluaran infrastruktur seperti konstruksi jalan dan jembatan juga dipotong. Oleh karena itu kepala regional meminta agar transfer dana transfer tidak dilanjutkan untuk mencegah memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan, menurut Sherly, berkomitmen untuk menemukan solusi terbaik sehingga pertumbuhan ekonomi regional tetap stabil tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, kata Sherly, diskon anggaran kemungkinan akan dipindahkan melalui kementerian dan lembaga, kemudian didistribusikan kembali ke daerah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Semoga Menteri Keuangan dapat berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik,” kata Sherly. “Sehingga di masa depan pembangunan infrastruktur masih dapat berjalan dengan baik, gaji PPPK dan pengeluaran karyawan akan berlanjut, pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan masih berlangsung.”
Hal yang sama disampaikan oleh gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dia berharap tidak akan ada diskon TKD sehingga pengembangan infrastruktur regional akan terus optimal. “Ya, semua yang kami usulkan bahwa itu tidak dikurangkan. Anggaran kami tidak dikurangkan. Karena itu beban semua di provinsi kami masing -masing,” kata Mualem.
Purbaya sebelumnya menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer regional (TKD) dan dana pembagian keuntungan (DBH). Pertemuan yang berlangsung terbatas pada Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Selasa dihadiri oleh sejumlah kepala regional lainnya termasuk Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, dan sejumlah kepala regional lainnya.
