MENTERI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan hal itu pengiriman uang dari pekerja migran telah mencapai US$ 8,4 miliar atau sekitar Rp. 136 triliun pada kuartal II tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024, remitansi pekerja migran tercatat sebesar US$ 15,7 miliar atau sekitar Rp. 253 triliun.
Sedangkan remitansi pekerja migran pada tahun 2024 akan menyumbang 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, menurut Mukhtarudin, posisi tersebut masih tertinggal dibandingkan negara tetangga, seperti Filipina. “Filipina akan mencapai Rp 600 triliun pada tahun 2024, 30 persen PDBnya berasal dari pekerja migran,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Edukasi Keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Senin, 10 November 2025.
Menurut Mukhtarudin, tingginya kontribusi remitansi pekerja migran terhadap PDB Filipina tidak lepas dari pendidikan terstruktur yang dimiliki pekerja migran. Sebab, menurutnya, pemerintah Filipina telah mengintegrasikan pendidikan tentang pekerja migran sejak tingkat sekolah dasar.
Mukhtarudin menyatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah serupa, salah satunya dengan mengintegrasikan pendidikan tentang pekerja migran ke dalam kurikulum Sekolah Rakyat. “Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, kami akan memasukkan silabus kurikulum mengenai kelas migran, guna menjawab permasalahan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia,” kata Mukhtarudin.
Kepala Eksekutif Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dari total 3,9 juta pekerja migran pada tahun 2024, rata-rata remitansi yang dikirim ke Indonesia mencapai Rp 64 juta per tahun. Berdasarkan data OJK, sebanyak 48 persen kiriman uang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu 21 persen untuk investasi; 7 persen untuk tabungan, 5 persen untuk usaha, dan 9 persen untuk kebutuhan lain.
Friderica mengatakan, aliran remitansi pekerja yang melebihi Rp 250 triliun per tahun membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional. Artinya seluruh pelaku industri baik perbankan, pegadaian, asuransi, dan lembaga keuangan mikro mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan literasi dan khususnya inklusi, ujarnya di Puri Ardhya Garini.
Pilihan Editor: Biaya dalam Perekonomian Pengiriman Uang Pekerja Migran
