MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah membahasnya stimulus ekonomi tambahan triwulan IV 2025. Anggaran untuk stimulus juga sudah disiapkan.
Meski begitu, Airlangga enggan membeberkan berapa anggaran yang telah disiapkan. Dia hanya menyebutkan tambahan stimulus akan diumumkan pada bulan ini. Soal stimulus sudah dibicarakan, tapi tunggu kapan bisa kita umumkan, katanya kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Adanya tambahan stimulus pada triwulan IV diungkapkan Airlangga dalam jumpa pers di Wisma Danantara, Rabu 1 Oktober 2025. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, Presiden Prabu Subianto telah memberikan arahan untuk mengentalkan stimulus hingga menjangkau kelompok desil empat rumah. Desil empat merupakan rumah tangga yang masuk dalam kategori rentan kemiskinan.
Hingga akhir tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan delapan program percepatan pembangunan. Pertama, program magang untuk lulusan baru yang dimulai pada 15 Oktober. Kedua, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah bagi 552 ribu pekerja di sektor pariwisata. Ketiga, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan Minyakita 4 liter.
Keempat, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja sektor transportasi. Kelima, program perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 215 ribu orang.
Ketujuh, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terakhir, pemerintah sedang mempersiapkan program perkotaan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan menyediakan ruang bagi gig economy.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak akan menambah anggaran baru untuk stimulus hingga akhir tahun. “Nanti saya sisir dulu. Kalau ada tempat yang tidak bisa belanja, saya geser. Sepertinya bisa digeser. Tapi bukan berarti ada anggaran baru,” kata Kuno saat ditemui wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025.
