Tempo.co, Jakarta – Badan Land Bank menawarkan hak pengelolaan lahan (HPL) yang mencakup area 73,2 untuk pengembang perumahan pada hari Jumat, 21 Maret 2025. Ada 4 lokasi strategis yang disajikan Bank Tanah kepada pengembang untuk mendukung program yang sangat baik dari Presiden Prabowo Subianto termasuk penyediaan tiga juta rumah.
Kegiatan berjudul Situs Expose dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Area Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Kepala Badan Bank Parman Nataatmadja Tanah mengatakan keempat lokasi itu hanya tahap awal. “Sementara kami menunjukkan empat lokasi yang dapat dibangun perumahan, terutama untuk MBR (orang -orang rendah),” katanya di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.
Empat lokasi yang ditawarkan dalam kegiatan Situs Ekspos Ini adalah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Purwakarta, dan West Bandung di Jawa Barat dan Batubara, Sumatra Utara. Melalui situs ini mengekspos aktivitas, Parman menambahkan, ia berharap untuk mendapatkan proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.
Parman menjamin bahwa tanah yang ditawarkan kepada pengembang bersih dan jernih atau Bersih dan jelas. Kemudian pengembang dapat mengajukan proposal ke bank tanah untuk mendapatkan lokasi, setelah itu agen bank tanah akan menyembunyikan pengembang satu per satu untuk menegosiasikan masalah persyaratan pembayaran atau Jangka waktu pembayaran.
Pembayaran juga akan dalam bentuk cadangan biaya keamanan dan litigasi. Sehingga menghindari masalah seperti penjatahan hukum sebelum menjadi sertifikat kepemilikan (SHM). “Lokasi adalah Bersih dan jelasTapi kami masih membuatnya (dana). Menyimpan apa pun, termasuk tuntutan litigasi, “katanya ketika bertemu setelah situs mengekspos.
Area yang diberikan untuk program perumahan bersubsidi adalah bagian dari Land Bank HPL, yang total sekitar 33,11 ribu hektar. Land Bank HPL adalah bagian dari aset tanah negara yang otoritas manajemennya dimiliki oleh agen bank tanah. Aset inventaris lahan yang dikelola oleh Badan Bank Tanah diperoleh melalui tanah dari penentuan pemerintah dan/atau tanah dari pihak lain.
