Kementerian Luar Negeri menjelaskan peran strategis Mikta sebagai kekuatan media global

Jakarta –

Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan forum konsultatif informal untuk negara -negara kekuasaan menengah Mikta (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia) memiliki peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih stabil dan inklusif. Partisipasi Indonesia dalam forum didasarkan pada prinsip -prinsip kebijakan luar negeri yang menjunjung tinggi keterlibatan aktif, multilateralisme, dan upaya untuk menjembatani berbagai kepentingan atau pembangun jembatan.

This was conveyed by the Director of Development, Economy and Environment of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Tri Purnajaya, in a discussion organized by the Foreign Policy Community Indonesia in collaboration with The Korea Foundation in the Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2025. Discussions that present speakers from representatives of Mikta countries raised the theme 'How Can Mikta Mikta Mikta Mikta Mikta Synergize to Reinvigrate Middle Diplomasi Daya '.

Tri menjelaskan bahwa Mikta adalah lima negara demokratis dan kekuatan menengah yang berasal dari seluruh wilayah. Dia mengatakan Mikta menggunakan diplomasi untuk membentuk ide, membangun konsensus dan memengaruhi wacana global yang saat ini mungkin diabaikan oleh negara -negara kekuatan besar.

“Kami melihat Mikta sebagai platform yang fleksibel, gesit, dan berbasis nilai, yang memungkinkan kekuatan menengah untuk yang pertama, memperkuat suara mereka dalam masalah global yang penting, mulai dari tanggapan hingga pandemi, pengembangan inklusif, tata kelola digital, hingga keamanan pangan,” kata Tri.

“Kedua, membangun koalisi lintas-regional dan kelembagaan tanpa harus terikat pada aliansi yang kaku atau perjanjian formal. Ketiga, mendorong dialog dan menjembatani perbedaan kebijakan, terutama antara negara-negara global utara dan selatan,” lanjutnya.

Berdasarkan perspektif Indonesia, kata Tri, Mikta melengkapi keterlibatan multilateral Indonesia yang lebih luas seperti melalui ASEAN, G20, dan PBB. Dia memberikan contoh bagaimana negara-negara anggota Mikta memberikan masukan yang berharga selama kepemimpinan Indonesia di Presiden G20 pada tahun 2022. Dia juga menyatakan apresiasinya atas keterlibatan Mikta dalam upaya kerja sama antara negara-negara selatan-selatan.

“Kami percaya bahwa salah satu kekuatan Mikta tidak hanya terletak pada apa yang dia lakukan, tetapi juga cara kerjanya. Sejak awal, format Mikta bersifat informal, konsensus, dan adaptif,” kata Tri.

Selain itu, Tri, di berbagai forum internasional dan multilateral, semakin banyak pernyataan yang dikeluarkan atas nama Mikta. Menurutnya, ini adalah tanda positif bahwa Mikta semakin dikenal dan komunitas internasional mulai memahami apa yang ingin disampaikan Mikta.

“Di sinilah Mikta berbeda dari paradigma tradisional. Dia bukan blok atau aliansi dalam arti klasik, tetapi bentuk konvergensi kebijakan dari negara -negara kekuatan menengah yang percaya pada tatanan internasional berdasarkan aturan. Namun, kami juga ingin membantu meregenerasi perintah untuk menjadi lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan negara -negara berkembang,” katanya.

Mantan Wakil Duta Besar Indonesia ke Jepang menjelaskan bahwa prinsip Mikta juga sejalan dengan visi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tri mengatakan Mikta memungkinkan Indonesia untuk melakukan diplomasi multilateral multilateral dan konstruktif.

“Penting untuk menekankan bahwa diplomasi bukan lagi domain eksklusif negara. Ini semakin dibentuk oleh narasi, keterlibatan publik, dan kemampuan untuk membingkai isu -isu global sehingga mereka dapat diterima dan dipahami di seluruh masyarakat,” kata Tri.

(KNV/KNV)