Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan dia siap melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang polemik mengenai empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil.
Namun, pemerintah Aceh akan memprioritaskan upaya komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Mualem, pertemuan itu akan diadakan pada 18 Juni 2025.
Ini disampaikan oleh Mualem setelah pertemuan khusus untuk membahas perselisihan empat pulau, di Gubernur Meuligoe Aceh, di Banda Aceh, Jumat, 13 Juni 2024.
"Tuhan bersedia seperti itu. (Diskusikan dengan Prabowo) Tahap terakhir jika semuanya tidak berhasil. Dan Alhamdulillah saya yakin dia berkomitmen. Bersedia Tuhan, kami berdoa bersama," Mualem mengatakan dikutip pada hari Sabtu (6/14).
Namun, Mualem mengatakan bahwa pemerintah Aceh masih akan menyelesaikannya dengan pendekatan keluarga dalam menyelesaikan polemik.
"Pertama pendekatannya adalah keluarga dan juga administrasi dan politik," katanya.
Mualem mengatakan bahwa partainya telah menyerahkan surat keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang 4 pulau yang sekarang termasuk dalam pemerintahan Sumatra Utara. Ada sejumlah poin yang terkandung dalam surat itu.
"Poin pertama adalah hak, bukti, dan data hak kami. Maka secara historis itu adalah hak kita. Dalam hal hak -hak kami, secara geografis juga hak -hak kami. Ya kami mempertahankan," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan meninjau keempat perselisihan pulau yang merupakan polemik antara provinsi Aceh dan provinsi Sumatra Utara pada hari Selasa, 17 Juni 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan bahwa peninjauan akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri sebagai ketua tim nasional penamaan bumi.
"Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Bumi akan melakukan tinjauan menyeluruh pada hari Selasa, 17 Juni 2025," Bima mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (6/13).
