Menteri Keuangan Kuno Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau inspeksi terhadap perusahaan baja asal China di Cikupa, Tangerang Banten, Kamis 5 Februari 2026. Perusahaan tersebut diduga melakukan praktik jual beli langsung ke klien tanpa potongan. pajak nilai tambah (PPN).
Purbaya menyatakan, ada sekitar 40 perusahaan yang diduga menggunakan cara serupa. “Kata mereka berdasarkan kasus. “Saya rugi banyak, PPNnya dikurangi,” kata Purbaya di Tangerang, 5 Februari 2026.
Tindakan ini juga memberikan sinyal kepada pengusaha agar tidak melakukan praktik curang. “Mereka (pengusaha) mengaku dulu mereka bilang pejabat Indonesia bisa disuap agar bisnisnya lancar. Sekarang saya sudah buktikan, kita tidak bisa disuap. Kalau main-main, kita hajar terus,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kebocoran penerimaan negara cukup besar dari praktik penipuan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari 40 perusahaan yang diduga menghindari pembayaran pajak, pendapatan negara diprediksi turun Rp4-5 triliun.
Sebelumnya Purbaya sempat membeberkan cara tersebut. Perusahaan ini berasal dari Tiongkok dan bergerak di bidang baja dan bahan bangunan. “Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, semuanya China. Jangan bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien, berbasis uang tunaitidak bayar PPN,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Menurut Purbaya, praktik penggelapan pajak ini merugikan negara. Oleh karena itu, kata Menkeu, kementerian akan mengambil tindakan cepat. Ia pun mengungkapkan potensi kerugian dari praktik tersebut sangat besar.
Selain penggelapan pajak, Purbaya juga menyebut ada praktiknya tagihan yang kurang di bidang bea dan cukai. Ia mengatakan, ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang melakukan hal tersebut tagihan yang kurang hingga setengah nilai ekspornya.
Oleh karena itu, Purbaya menyatakan akan meningkatkan kinerja dan organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Bea dan Cukai merupakan ancaman jernih dari sana. “Kalau dalam waktu satu tahun tidak bisa diperbaiki, betul-betul akan di PHK,” ucapnya.
Pilihan Editor:
