Wamenpan-RB mengungkapkan cara meningkatkan Layanan Korlantas Polri untuk Smart City

Jakarta –

Wakil Menteri Reformasi Administratif dan Reformasi Birokratis (PANRB), Purwadi Arianto menyampaikan kinerja Korlanta (Korps Lalu Lintas) dalam berkontribusi untuk membentuk wajah polisi nasional humanis. Karena layanan lalu lintas adalah layanan polisi yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Peran tersebut dapat diperkuat melalui reformasi birokrasi.

“Memperkuat Peran dalam Reformasi Birokratis yang dapat dilakukan oleh Polisi Nasional Korlanta mencakup transformasi digital layanan publik, meningkatkan transparansi melalui pengawasan kinerja dan publikasi, serta pengembangan kompetensi SDM digital,” kata Purwadi dalam pernyataannya, Sabtu (6/14/2025).

Ini disampaikan ketika dia menjadi pembicara di Korlantas Polri 2025 Technical Working Rapat (Rakernis), di Jakarta, Jumat (6/13).

Purwadi mengungkapkan bahwa era digital menuntut Korlantas untuk mengoptimalkan peran dalam orkestrasi data lalu lintas. Selain itu, Korlanta harus proaktif dalam keamanan dan regulasi node transportasi strategis. Korlantas dapat menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas kota pintar dengan memperkuat infrastruktur digital dan interoperabilitas data antar lembaga.

Purwadi juga menjelaskan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam kerangka kerja kota pintar. Pendekatan berbasis komunitas dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan dukungan teknologi dan analisis data. Dengan demikian, intervensi di lapangan tidak hanya responsif terhadap peristiwa, tetapi juga pencegahan dan strategis melalui pemetaan risiko dan optimalisasi sumber daya.

Dia menambahkan, Smart City membutuhkan strategi patroli polisi yang bergantung pada pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan memprioritaskan interoperabilitas data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti, Kepolisian Nasional dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks Smart City.

“Semua hal ini, akan semakin memperkuat langkah -langkah strategis presiden untuk membuat pemerintahan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, melalui peran polisi humanis,” katanya.

Pada akhir pernyataannya, Purwadi menekankan bahwa kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan peningkatan internal dalam layanan transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diterapkan secara konsisten.

“Langkah -langkah ini diharapkan untuk berlanjut dan menjadi inspirasi bagi lembaga lain dalam memperkuat tata kelola layanan publik yang lebih baik dan lebih tepercaya,” pungkasnya.

(PRF/EGA)