Tempo.co, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (K-Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin bertanya kepada pemerintah Nol di atas dimensi atas pemuatan (PASTA GIGI). Dia menganggap kedua hal ini sebagai penyebab utama biaya logistik tinggi dan transportasi. “Kami ingin pemerintah Peta jalan Dan program ini secara hukum mengikat untuk memberantas pemerasan dan preman, “kata Irham setelah audiensi dengan perwakilan dari Kementerian Transportasi dan Kementerian Koordinasi untuk IPK di Kantor Kementerian Transportasi, Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung di tengah -tengah demonstrasi Asosiasi Pengemudi Truk di daerah Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Tengah, Irham juga mendesak pemerintah untuk segera menyusun rancangan untuk perlindungan pekerja sektor transportasi. Selain itu, ia menuntut agar pemerintah menghitung dampak ekonomi dari penerapan nol ODOL. “Zero odol, jika Anda menerapkan dengan gegabah seperti ini, harga kebutuhan akan naik,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Transportasi Tanah Kementerian Transportasi Aan Suhanan menekankan bahwa pemerintah akan melanjutkan kebijakan nol ODOL. Dia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana tindakan sebagai panduan untuk implementasi. “Tentu saja, salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada pengemudi,” kata Aan.
Menurut AAN, program Zero ODOL bukan hanya masalah tindakan, juga termasuk pelatihan, pengawasan, deregulasi, memberikan insentif, dan perlindungan kepada pengemudi. “Program di sana, salah satunya adalah masalah bimbingan, pengawasan, dan penegakan hukum. Banyak, yang lain memiliki deregulasi, insentif, termasuk perlindungan pengemudi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Transportasi Dudy Purwagandhi menekankan bahwa penanganan ODOL tidak dapat ditunda. Dia merujuk pada data Korlantas Polri yang mencatat 27.337 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi pengiriman pada tahun 2024.
Jasa Raharja mencatat pengangkutan barang sebagai penyebab kecelakaan terbanyak kedua. Menurut Dudy, kendaraan ODOL juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan meningkatkan polusi. “Saya perlu menekankan lagi, fokus utama kami adalah keselamatan,” kata Dudy dalam pernyataan resmi, Kamis, 26 Juni 2025.
